REJANG LEBONG – Terkait polemik kurang maksimalnya setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir selama kegiatan Gebyar Semarak Merah Putih 2026 di Lapangan Dwi Tunggal Curup, salah satu juru parkir (jukir), Anton, turut angkat bicara memberikan klarifikasi terkait kondisi yang terjadi di lapangan.
Anton yang bertugas menjaga area parkir di kawasan Mall Pelayanan Publik (MPP) Curup menjelaskan, pada malam puncak Gebyar Semarak Merah Putih, lokasi parkir yang selama ini menjadi tanggung jawab mereka justru ditutup dan dialihkan untuk kendaraan dinas berpelat merah.
Area tersebut digunakan untuk menampung kendaraan berpelat merah, baik dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong maupun kendaraan dari rombongan Pemerintah Provinsi Bengkulu, termasuk rombongan tamu Gubernur Bengkulu.
Akibat kondisi tersebut, jukir yang bertugas di kawasan MPP tidak dapat menjalankan aktivitas parkir sebagaimana biasanya. Bahkan, mereka tidak memperoleh pemasukan yang dapat disetorkan sebagai PAD dari lokasi tersebut.
Anton mengatakan, akses parkir baru kembali dibuka ketika acara puncak hampir selesai, yakni sekitar pukul 23.00 WIB.
“Pada malam puncak, parkiran di kawasan MPP ditutup karena digunakan untuk kendaraan pelat merah, baik dari Kabupaten Rejang Lebong maupun dari Bengkulu. Termasuk kendaraan rombongan tamu Gubernur Provinsi Bengkulu. Kami sebagai jukir tentu tidak bisa mendapatkan pemasukan maupun melakukan setoran dari lokasi tersebut,” jelas Anton.
Ia menegaskan, kondisi di lapangan perlu dilihat secara menyeluruh dan tidak hanya berdasarkan ramainya pengunjung pada malam puncak acara. Sebab, keramaian sebuah kegiatan belum tentu berbanding lurus dengan pendapatan yang diperoleh jukir.
Perlu dilihat, tambah Anton, secara langsung berapa kendaraan yang benar-benar masuk ke area parkir resmi dan berapa pendapatan yang berhasil diperoleh, bukan hanya mendengar informasi dari pihak lain.
“Makanya, jangan hanya melihat dari keadaan ramai saja. Lihat berapa yang kami dapat. Jangan berdasarkan kata si A atau si B, tetapi lihat kenyataannya di lapangan,” tegasnya.
Anton berharap, persoalan setoran PAD dari sektor parkir selama kegiatan Semarak Merah Putih tidak hanya dinilai dari suasana keramaian acara. Namun, perlu mempertimbangkan kondisi operasional jukir, pengalihan lokasi parkir, serta pembatasan akses yang terjadi selama kegiatan berlangsung.
” Evaluasi dilakukan berdasarkan fakta dan kondisi sebenarnya di lapangan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap kinerja jukir yang telah menjalankan tugas selama kegiatan berlangsung,” tutup Anton. (Jk)
