Bupati Bengkulu Selatan, H. Rifai Tajudin, bersama Wakil Bupati Yevri Sudianto, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bengkulu Selatan, Senin (07/09/26).
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dipimpin Ketua DPRD Bengkulu Selatan, Juli Hartono, didampingi Wakil Ketua I DPRD Holman dan Wakil Ketua II DPRD Dodi Martian. Turut hadir anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, unsur FKPD Bengkulu Selatan atau yang mewakili, Sekretaris Daerah Ir. Susmanto, M.M., para Asisten dan Staf Ahli Sekretariat Daerah, kepala OPD, serta undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Yevri Sudianto, menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan atas sinergi dan dukungan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah.
Melalui penyusunan dan pembahasan yang terarah, anggaran yang dialokasikan kepada masing-masing perangkat daerah diharapkan dapat digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran, terutama dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berharap pimpinan dan seluruh anggota DPRD dapat mencermati, membahas, serta meneliti Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 secara komprehensif.
Hal ini penting untuk memastikan setiap kebijakan dan alokasi anggaran benar-benar mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah, mendukung program prioritas pemerintah daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan.
Dengan terjalinnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan DPRD, seluruh proses pembahasan diharapkan dapat berjalan secara konstruktif dan menghasilkan kebijakan anggaran yang semakin berpihak pada kepentingan masyarakat serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan.
