REJANG LEBONG – Kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret isu dugaan fee proyek di Kabupaten Rejang Lebong terus bergulir. Satu per satu informasi mengenai dugaan praktik pengaturan paket pekerjaan mulai muncul dari kalangan internal pemerintahan.
Informasi ini disampaikan salah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan. Melalui percakapan WhatsApp, sumber tersebut mengungkap adanya dugaan oknum berinisial D bersama seorang rekannya yang disebut merupakan suami dari salah satu PNS, pernah mendatangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Rejang Lebong.
Kedatangan keduanya disebut-sebut berkaitan dengan dugaan pengaturan paket proyek di lingkungan Disdikbud pada tahun 2025.
“Iko Dindo D samo kawannyo di tahun 2025 ngatur paket proyek Dikbud,” ungkap sumber tersebut
melalui pesan WhatsApp.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana proses penentuan paket pekerjaan di lingkungan Disdikbud pada saat itu, termasuk siapa saja yang memiliki peran dalam menentukan paket dan kepada pihak mana pekerjaan tersebut akhirnya diberikan.
Namun, informasi yang disampaikan sumber tersebut masih berupa keterangan yang perlu dilakukan pendalaman dan verifikasi lebih lanjut. Belum diketahui secara rinci paket proyek yang dimaksud, nilai pekerjaan, maupun apakah terdapat aliran uang atau fee dalam dugaan pengaturan tersebut.
Munculnya informasi ini menjadi perhatian karena terjadi di tengah bergulirnya kasus OTT yang dikaitkan dengan dugaan fee proyek di Kabupaten Rejang Lebong.
Jika dugaan tersebut benar, pengaturan paket proyek tentu menjadi bagian penting yang perlu ditelusuri aparat penegak hukum untuk mengetahui apakah terdapat pola tertentu dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Publik kini menunggu langkah aparat penegak hukum untuk mengungkap secara terang dugaan tersebut, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat serta kemungkinan adanya aliran dana dalam proses pengaturan paket pekerjaan. (Jk)
