Bengkulu – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menegaskan komitmennya untuk mengakomodasi kebutuhan tenaga honorer melalui evaluasi dan seleksi yang transparan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu, Gunawan, menjelaskan bahwa evaluasi menyeluruh sedang dilakukan terhadap tenaga honorer di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ia juga membantah kabar pemberhentian tenaga honorer dan menegaskan bahwa seluruh honorer yang masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan diusulkan menjadi PPPK paruh waktu.
Gunawan menambahkan bahwa regulasi baru dari Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025 menjadi pedoman utama dalam pengangkatan honorer.
Proses seleksi yang dilakukan bertujuan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh honorer untuk mendapatkan status PPPK, baik melalui seleksi tahap 1 maupun tahap 2. (er)
