Pemkab Mukomuko Tingkatkan Literasi Melalui Program Perpustakaan Komprehensif

Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terus berupaya meningkatkan minat baca dan akses terhadap informasi di daerah. (Foto: ahmad/nuansabengkulu.vom)

Mukomuko, nuansabengkulu.com – Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terus berupaya meningkatkan minat baca dan akses terhadap informasi di daerah. Hal ini dilakukan melalui berbagai program inovatif yang terintegrasi, seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perpustakaan dan Kearsipan, Sunaji.

Salah satu program unggulan adalah pembinaan perpustakaan di tingkat desa dan sekolah (SD, SMP, SMA). Pembinaan ini difokuskan pada penerapan Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) sesuai Perpres No. 39 Tahun 2019. “Penerapan NPP merupakan langkah strategis dalam mewujudkan Satu Data Perpustakaan Indonesia, memudahkan monitoring dan evaluasi program secara nasional,” jelas Sunaji.

Selain pembinaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga menjalankan program perpustakaan keliling (mobile library). Program ini menjangkau daerah terpencil dan sekolah yang belum memiliki perpustakaan memadai. Sunaji menekankan pentingnya perencanaan rute yang efektif, koleksi buku yang relevan dengan usia dan minat baca siswa, serta promosi yang tepat agar program ini optimal.

Lebih lanjut, Sunaji menjelaskan pentingnya pendataan perpustakaan desa yang telah memiliki NPP. Pemutakhiran data secara berkala memastikan akurasi data di Perpusnas, mendukung perencanaan program dan alokasi anggaran yang efektif. “Sosialisasi berkelanjutan dan sistem pendataan terintegrasi sangat penting untuk keberhasilan program ini,” tambahnya.

Data NPP yang terbarui memberikan gambaran komprehensif kondisi perpustakaan desa, meliputi jumlah koleksi, sarana prasarana, jumlah pengunjung, dan SDM pengelola. Informasi ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan program pembinaan. Perpustakaan desa dengan data yang terkelola baik akan diprioritaskan dalam program pembinaan pemerintah, termasuk pelatihan, bantuan dana operasional, dan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. “Pendataan ini menjadi jembatan bagi perpustakaan desa untuk mendapatkan dukungan yang dibutuhkan,” tutup Sunaji. (Adv/amd)