Kaur – Anggota DPRD Denny Setiawan selaku Ketua Fraksi Kaur Kondusif menyesalkan atas kinerja dari beberapa OPD, diantaranya Dinas PUPR Kaur dan Dinas Ketenagakerjaan.
“Kami harap Dinas PUPR Kaur lebih serius menuntaskan visi dan misi Bupati dan Wabup Kaur, karena saat ini perencanaan jalan dua jalur sudah banyak menelan biaya, khusus tahun ini saja pihak Pemda Kaur harus menggelontorkan 800 juta untuk perencanaan dan uji kelayakan jalan dua jalur, selain itu kami harap pihak Pemda Kaur segera menyelesaikan pembebasan lahan untuk jalan dua jalur itu, mengingat pada perubahan anggaran tahun ini pihak Pemda Kaur ingin menambahkan kembali biaya untuk skema Ganti Untung bagi 187 rumah dan toko milik warga.” Jelas Denny anggota DPRD Kaur dari Partai Demokrat.
Ditambahkan Denny yang sekaligus Ketua Komisi I DPRD Kaur, bahwa pihaknya mempertanyakan kembali kinerja dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaur, dikarenakan belakangan ini banyak informasi terkait maraknya TKI Ilegal.
“Kami harap Dinas Nakertrans Kaur bisa melakukan pemantauan terkait TKI Ilegal, dan kami mengapresiasi Polres Kaur yang sudah menyelidiki kejadian TKI Ilegal, dikarenakan saat ini sudah meresahkan warga.” Ujar Denny.
Terpisah, Wakil Ketua I DPRD Kaur Juraidi dari Fraksi PDI Perjuangan menilai anggaran yang dianggarkan oleh Pemda Kaur tidak tepat guna.
“Banyak anggaran yang tidak tepat guna, maka kami menyarankan agar Pemda Kaur lebih memperhatikan kepentingan masyarakat, apalagi sekarang ini masih banyak janji politik yang belum terakomodir sesuai yang dijanjikan di saat Kampanye.” Tegas Juraidi saat diwawancarai diruang kerjanya. (ADV/er)
