REJANG LEBONG – Pemerintah Desa Sumber Bening, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, memprioritaskan penanganan tebing rawan longsor di Dusun VI yang berada di sekitar aliran sungai dan permukiman warga. Kondisi tebing yang berdekatan dengan rumah penduduk tersebut dinilai membutuhkan perhatian agar tidak membahayakan keselamatan masyarakat.
Kepala Desa Sumber Bening, Ruswanto, mengatakan rencana penanganan tebing tersebut menjadi salah satu perhatian dalam usulan pembangunan yang dibahas melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) beberapa waktu lalu.
Apabila anggaran Dana Desa (DD) tahun 2027 memungkinkan dan kondisi keuangan masih mendukung pembangunan fisik seperti tahun ini, pihaknya akan mengupayakan penanganan tebing melalui pembangunan pelapis tebing.
“Nengok anggaran dananya lah. Kalau nanti fisiknya masih sama seperti tahun ini, insyaallah kita bisa mengerjakan pelapis tebing. Karena di situ memang rawan, aliran sungai berada di kanan-kiri rumah warga. Kondisi itu sudah rawan dan berada di Dusun VI,” ujar Ruswanto, Sabtu (10/10/2026)
Ia menjelaskan, tebing yang membutuhkan penanganan tersebut memiliki panjang sekitar enam meter dengan ketinggian kurang lebih dua meter. Jarak antara rumah warga dan parit di sekitar lokasi hanya sekitar 1,5 meter sehingga diperlukan penanganan untuk mengantisipasi risiko yang dapat mengancam permukiman.
Meski demikian, Ruswanto menegaskan realisasi pembangunan masih bergantung pada kemampuan anggaran desa. Hingga saat ini, pihaknya belum mengetahui secara pasti besaran Dana Desa yang akan diterima pada tahun 2027.
“Kalau memang dananya mencukupi, fokus kita ke situ dulu. Intinya kita melihat kemampuan anggaran, karena semuanya belum kita hitung secara keseluruhan. Untuk anggaran DD tahun depan juga belum kita ketahui berapa jumlahnya,” jelasnya.
BLT Dana Desa Tetap Dianggarkan
Selain pembangunan infrastruktur, Pemerintah Desa Sumber Bening juga berencana tetap mengalokasikan anggaran untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada tahun 2027.
Ruswanto menyebutkan, pada tahun 2026 terdapat 14 keluarga penerima manfaat (KPM) BLT-DD di Desa Sumber Bening. Jumlah tersebut mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 44 KPM.
Ia menjelaskan, penerima bantuan diprioritaskan bagi warga yang benar-benar membutuhkan, terutama masyarakat dengan kondisi kesehatan berat atau menderita penyakit menahun.
“BLT masih kita anggarkan untuk tahun 2027. Kalau tahun 2026 ini penerima BLT di tempat kita ada 14 KPM, masih lumayan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 44 KPM,” ungkapnya.
Dengan jumlah penduduk Desa Sumber Bening yang mendekati 5.000 jiwa, pemerintah desa harus melakukan penyesuaian agar bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria dan benar-benar membutuhkan.
Lebih lanjut, Ruswanto mengatakan sejumlah usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat dalam Musrenbangdes meliputi pembangunan jalan rabat beton, saluran pembuangan air limbah (SPAL), instalasi air bersih, hingga pembukaan akses jalan atau lorong baru.
Pembukaan lorong menjadi salah satu kebutuhan yang diupayakan secara bertahap setiap tahun. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa juga mengandalkan dukungan warga yang bersedia menghibahkan sebagian tanahnya untuk membuka akses jalan bagi masyarakat.
Menurut Ruswanto, pembukaan lorong sangat penting untuk menunjang aksesibilitas warga, terutama di kawasan permukiman yang masih membutuhkan jalan penghubung.
“Usulan yang menjadi prioritas masyarakat antara lain rabat beton, SPAL, instalasi air, dan setiap tahun kita juga mengupayakan pembukaan lorong. Biasanya ada warga yang memiliki rumah dan tanah di kanan-kiri lokasi bersedia menghibahkan sebagian tanahnya untuk dijadikan jalan,” paparnya.
Ia berharap berbagai usulan pembangunan tersebut tetap dapat direalisasikan secara bertahap meskipun kemampuan anggaran desa mengalami keterbatasan.
Ruswanto mengakui, besaran Dana Desa yang diterima saat ini jauh lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut membuat pemerintah desa harus lebih cermat dalam menentukan skala prioritas agar anggaran yang tersedia benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Harapan kita, walaupun anggaran DD sekarang jauh berkurang dibandingkan tahun sebelumnya, dana yang tersedia tetap bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (Jk)
