BENGKULU – Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Dr Zulkarnain Dali mengacungkan jempol atas capaikan 100 hari kerja Kapolri. Hal ini disampaikan Ketua PW NU lantaran berdasarkan data, selama 100 hari kerja Kapolri menjabat, sebanyak 1.864 kasus ditengah masyarakat diselesaikan secara Restorative Justice.
“Upaya penyelesaikan kasus secara Restorative Justice sangat membantu masyarakat. Ini inovasi yang luar biasa, sebab tidak semua permasalah yang timbul ditengah masyarakat harus dibawa ke meja hijau. Dengan inovasi ini, masyarakat akan semakin cinta dengan Polri,” ungkap Dr Zulkarnain Dali yang juga dosen di IAIN Bengkulu ini, Selasa (18/5/2021).
Tokoh masyarakat asli Lembak ini juga mendukung inovasi Kapolri diberbagai bidang dengan memanfaatkan teknologi, diantaranya dengan program ETLE, Dumas online dan lain sebagainya. Hal itu menurutnya merupakan bentuk Polri sangat adaptif dengan kamajuan zaman guna kepentingan pelayanan publik.
“Setelah Pak Tito, Polri memiliki figur pengganti yang terus melanjutkan inovasi di tubuh Polri. Inovasi ini berdampak kemajuan baik bagi internal Polri maupun eksternal. Kehadiran Polri ditengah masyarakat akan semakin dirasakan manfaatnya.” imbuhnya.
Untuk diketahui, setelah menjabat ini, Kapolri mengusung jargon Polri presisi. Jargon Presisi yaitu (prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan). Ada 16 program prioritas Sigit sebagai Kapolri yaitu:
– Penataan Kelembagaan.
– Perubahan Sistem dan Metode Organisasi.
– Menjadikan SDM Polri Yang Unggul di Era Police 4.0.
– Perubahan Teknologi Kepolisian Modern di Era Police 4.0.
– Pemantapan Kinerja Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
– Peningkatan Kinerja Penegakan Hukum.
– Pemantapan Dukungan Polri Dalam Penanganan Covid-19.
– Pemulihan Ekonomi Nasional.
– Menjamin Keamanan Program Prioritas Nasional.
– Penguatan Penanganan Konflik Sosial.
– Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Polri.
– Mewujudkan Pelayanan Publik Polri Yang Terintegrasi.
– Pemantapan Komunikasi Publik.
– Pengawasan Pimpinan Dalam Setiap Kegiatan.
– Penguatan Fungsi Pengawasan.
– Pengawasan Oleh Masyarakat Pencari Keadilan (Public Complaint).
Untuk diketahui, Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah melewati 100 hari kerja sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Beberapa capaian program kerja yang dipaparkan saat Fit and Proper Test di Komisi III DPR RI pun telah dapat diwujudkan.
Sigit dilantik sebagai Kapolri pada 29 Januari 2021. 100 hari kerjanya pun jatuh pada 8 Mei 2021 lalu. Setidaknya ada 16 program prioritas Kapolri yang dijadikan dasar pijakan seluruh personel dalam menjalankan tugasnya.
“100 hari Kapolri merupakan dasar apa yang dilakukan semua anggota polisi jadi dasar dalam bertindak laksanakan kegiatan sebagai fungsi masing- masing baik di tingkat Mabes Polri maupun pada tingkat Polda, Polres dan Polsek,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam jumpa pers Capaian 100 Hari kerja Kapolri di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Senin (17/5/2021). Seluruh capaian di bidang pelayanan masyarakat dan internal itu demi mewujudkan semangat perubahan Polri menuju presisi atau prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan.
Untuk mewujudkan 16 Program Prioritas Kapolri tersebut terbentuklah Posko Presisi yang mengawal dan memantau cita-cita semangat presisi tersebut.
“Kegiatan ini dari eksternal Polri yang lakukan penilaian, ditunjuk untuk awaki di Posko Presisi yang kemudian memberikan penilaian apa saja yang
dilakukan kegiatannya, kemudian mereka sendiri dari ekternal yang rumuskan sudah berapa pencapaiannya,” ujar Argo.
Adapun capaian yang dilakukan dalam 100 hari kerja Jenderal Listyo Sigit menjadi Kapolri di antaranya pprogram perumahan bagi anggota kepolisian. Saat ini ada 10.000 perumahan yang rencananya bakal disiapkan bagi seluruh anggota. Meski diakui banyak kendala yang dihadapi, namun target itu terus berjalan.
“Sudah ada 34 Polda yang menggandeng bank pemerintah, ada beberapa yang ditawarkan ke anggota 34 Polda ada sekitar 10.000 rumah rencananya mau dilaunching 10.000 rumah. Mudah-mudahan dimulai tahun ke depan sehingga bisa tambah lagi program perumahan Kapolri ini, minimal kurangi kebutuhan personel Polri,” kata Argo.
