Kepahiang, nuansabengkulu.com – Lima Fraksi DPRD menyetujui Raperda APBD Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2024 dibahas pada tingkat selanjutnya. Hal itu disampaikan oleh juru bicara masing-masing fraksi dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kabupaten Kepahiang pada Selasa, (03/10/2023).
Melalui pandangan umumnya, Fraksi-Fraksi DPRD menyoroti jumlah defisit pada struktur Raperda APBD 2024 yang terbilang cukup tinggi. Oleh karena itu lima Fraksi DPRD meminta pembahasan Raperda APBD 2024 nantinya dapat lebih mencermati program dan kegiatan OPD, berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Mengingat pentingnya pembahasan Raperda APBD 2024, Fraksi Nasdem melalui Juru Bicara Fraksi, Anudin, S.Sos meminta Pemerintah Kabupaten Kepahiang khususnya OPD terkait dapat selalu proaktif mengikuti pembahasan yang akan dilakukan bersama Badan Anggaran DPRD.
“Fraksi Nasdem menyampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang agar memerintahkan TAPD dan Kepala OPD untuk selalu dapat hadir pada pembahasan Raperda APBD 2024. Semoga melalui pembahasan tersebut dihasilkan program dan kegiatan yang dapat dirasakan masyarakat secara merata,” sampai Anudin, S.Sos.
Fraksi Golkar melalui Sekretaris Fraksi, Ansori M. meminta Badan Anggaran DPRD dan TAPD dapat memprioritaskan anggaran yang bersifat urgensi dan berbasis kinerja.
“Kita harus melakukan inovasi di tengah ketersediaan keuangan Kepahiang yang sangat minim, dengan kebutuhan belanja yang tinggi. Oleh karena itu kami minta Bupati beserta jajaran untuk dapat selalu berkoordinasi kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat terkait pembangunan Kabupaten Kepahiang, sehingga penggunaan anggaran yang sangat minim dapat dijalankan secara efektif dan efisien,” ujar Ansori M.
Fraksi Kebangkitan Bangsa melalui Sekretaris Fraksi, Drs. Basing Ado mengharapkan OPD yang mengelola PAD pada Tahun Anggaran 2024 dapat melakukan terobosan baru dan tidak terpaku dengan apa yang telah dimiliki saat ini.
“Kami Fraksi Kebangkitan Bangsa juga meminta Pemerintah Daerah dapat berkomunikasi dan berkoordinasi kepada seluruh BUMN/BUMD di Kabupaten Kepahiang, untuk lebih baik lagi dalam hal berkontribusi demi menunjang perekonomian dan pendapatan daerah,” kata Drs. Basing Ado.
Terkait minimnya keuangan daerah saat ini, Fraksi Demokrat melalui Ketua Fraksi, Nanto Usni meminta Pemerintah Daerah dapat lebih memperhatikan pembangunan yang dilaksanakan, demi menghindari adanya pembangunan yang terbengkalai dan manfaatnya tidak dapat dirasakan masyarakat Kabupaten Kepahiang.
“Besar harapan kami Pemerintah Daerah dapat melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan, seperti halnya Waterpark, Jalan Desa Langgar Jaya, Jalan Ringroad Masjid Agung ataupun bangunan lainnya yang belum terselesaikan,” sampai Nanto Usni.
Selanjutnya Fraksi GPPIS melalui Sekretaris Fraksi, Franco Escobar, S.Kom meminta TAPD untuk lebih mencermati program dan kegiatan yang diusulkan OPD, mengingat tingginya angka defisit yang disebabkan besarnya belanja daripada pendapatan.
“Tentunya Raperda APBD Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2024 harus kita rasionalkan dengan mendahulukan urusan wajib demi berjalannya roda pemerintahan di Kabupaten Kepahiang,” jelas Franco Escobar, S.Kom.
Terhadap hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang, Windra Purnawan, SP yang memimpin Rapat Paripurna mengatakan pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD selanjutnya akan ditanggapi oleh Bupati Kepahiang.
“Hal itu akan dilakukan melalui Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD, yang dilanjutkan dengan rapat gabungan komisi penyerahan Raperda APBD 2024 dari Pimpinan kepada Badan Anggaran DPRD, yang akan dilaksanakan pada Rabu, 04 Oktober 2023,” sampai Ketua DPRD, Windra Purnawan, SP.
Diketahui rapat paripurna ini dihadiri oleh Wakil Ketua I, Andrian Defandra, S.E., M.Si dan Wakil Ketua II, Hariyanto, S.Kom., M.M. beserta 18 Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang. Turut hadir unsur Forkopimda, Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala BUMD, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Dinas, Kepala Kantor beserta Camat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang. (rly/hms)
