Keputusan Pemprov Bengkulu Percepat Gaji Honorer Disambut Positif Wakil Ketua DPRD Suharto

Wakil Ketua II DPRD Provinsi Suharto SE, MBA (Foto: nb)

Bengkulu – Wakil Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto SE, MBA, menyambut baik inisiatif Pemerintah Provinsi Bengkulu yang mempercepat penyaluran gaji tenaga honorer menjelang Lebaran 2024. Keputusan ini diambil mengingat tidak adanya aturan pemerintah pusat mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi tenaga honorer.

Suharto mengapresiasi langkah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, yang menginstruksikan penyaluran gaji honorer lebih awal. “Inisiatif untuk memajukan gaji honorer ini menunjukkan kepedulian Pemprov Bengkulu terhadap kebutuhan finansial para pegawai honorer dalam menghadapi Lebaran,” ujar Suharto.

Menurut Suharto, kebijakan ini merupakan bentuk konkret dari responsivitas pemerintah terhadap kondisi sosial ekonomi pegawai honorer. “Ini adalah langkah yang sangat positif. Memajukan gaji akan memberikan keleluasaan bagi honorer untuk mempersiapkan kebutuhan Lebaran,” kata Suharto.
Terkait dengan kemungkinan pemberian THR kepada tenaga honorer, Suharto menegaskan bahwa keputusan tersebut berada di tangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing. “Kami menghargai otonomi OPD dalam menentukan bentuk apresiasi terhadap tenaga honorer mereka. Namun, harus dipastikan bahwa penggunaan anggaran tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku,” jelas Suharto.

Sekda Provinsi Bengkulu Ihsan Fajri. (foto: dwi/nb)


Suharto juga menambahkan bahwa penting bagi OPD untuk mencari solusi kreatif dalam memberikan apresiasi kepada tenaga honorer, tanpa harus mengganggu keuangan daerah. “Ini bisa menjadi momentum bagi OPD untuk menunjukkan empati dan kepedulian mereka, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik,” tutur Suharto.

Pendekatan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam mempercepat penyaluran gaji honorer diakui Suharto sebagai langkah yang patut diapresiasi, memberikan dampak positif langsung pada kesejahteraan pegawai honorer di tengah keterbatasan regulasi terkait THR. (adv)