Kaur, Kota Bintuhan – Pemerintah Kabupaten Kaur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi tahun 2025 pada Senin, 26/5/2025, di Lantai II Setda Kabupaten Kaur. Rakor yang dihadiri oleh Kabag Ekonomi, Dinas Pertanian, Disperindagkop, BPKAD, dan Statistik ini membahas strategi menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan inflasi. Rakor ini juga turut menindaklanjuti arahan dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, terkait sinergi pusat-daerah dalam pengendalian inflasi.
Zoom Meeting Rapat Koordinasi Daerah (Rakor) pengendalian inflasi yang dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, turut membahas strategi nasional dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Rakor tersebut juga menghadirkan Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudi, M.S., Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang memaparkan strategi pengendalian inflasi. Beliau menekankan pentingnya mewaspadai tren inflasi inti yang meningkat dan dampaknya terhadap harga barang.
Salah satu poin penting yang dibahas adalah inflasi inti dan harga yang diatur pemerintah sebagai pendorong inflasi pada April 2025. Sebagai contoh permasalahan inflasi di daerah, Rakor menyinggung kelangkaan BBM jenis Pertamax di Balikpapan yang menyebabkan antrian panjang akibat keterlambatan pasokan, serta temuan beras kemasan dengan berat tidak sesuai di Kabupaten PPU. Kondisi ini menekankan pentingnya pengawasan distribusi dan penegakan aturan perdagangan.
Kementerian PPN/Bappenas memainkan peran kunci dalam pengendalian inflasi melalui penyusunan Permen PPN No. 5/2019 dan No. 6/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi. Kementerian ini juga berfungsi sebagai clearing house, mengawal pencapaian sasaran dan implementasi kebijakan pengendalian inflasi di pusat dan daerah. Hal ini sejalan dengan Kepres No. 23/2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional.
Strategi pengendalian inflasi yang dibahas menekankan pentingnya pendekatan 4K: Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif. Keempat elemen ini harus dikoordinasikan dan disinkronisasikan dengan baik untuk mencapai sasaran pengendalian inflasi. Rakor menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengawasi dan mengimplementasikan strategi 4K ini di tingkat lokal.
Rakor Pengendalian Inflasi di Kabupaten Kaur menjadi forum penting untuk membahas strategi nasional dan lokal dalam menghadapi tantangan inflasi. Dengan sinergi pusat dan daerah serta implementasi strategi yang tepat, diharapkan stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga. Keberhasilan pengendalian inflasi ini akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kaur. (Adv)
