Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar pertemuan terkait percepatan pengusulan masyarakat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) APBN.
Menurut laporan BPJS Kesehatan, masih ada 43.414 data PPD-KS di Bengkulu yang belum bisa diusulkan ke HPPN dan potensi pembiayaannya mencapai Rp19 miliar per tahun.
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni menegaskan pentingnya percepatan dan kolaborasi lintas OPD. Karena, Ini soal keberpihakan pada rakyat, jadi jangan sampai ada yang terlewat untuk mendapatkan jaminan kesehatan.