Kunjungan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Bengkulu ke Komisi Informasi Provinsi Bengkulu

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu, Mif Tarul Ilmi, M.S.Sos., M.Si, melakukan kunjungan kerja ke Komisi Informasi Provinsi Bengkulu dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi terkait keterbukaan informasi publik di akhir tahun 2025. (Foto: diskominfo/nb)

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu, Mif Tarul Ilmi, M.S.Sos., M.Si, melakukan kunjungan kerja ke Komisi Informasi Provinsi Bengkulu dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi terkait keterbukaan informasi publik di akhir tahun 2025.

Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda evaluasi akhir tahun, sekaligus persiapan peningkatan pelayanan informasi publik di seluruh OPD, termasuk optimalisasi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan transparansi layanan kepada masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Mif Tarul Ilmi menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Komisi Informasi memiliki peran strategis dalam memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan mudah diakses. Kominfo siap berkolaborasi penuh untuk memperkuat layanan informasi publik, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Mif Tarul Ilmi.

Pertemuan ini membahas sejumlah agenda, antara lain:

Evaluasi keterbukaan informasi publik di Bengkulu sepanjang tahun berjalan

Penguatan koordinasi dalam penyelesaian sengketa informasi

Peningkatan kapasitas PPID di setiap OPD

Penguatan pemanfaatan teknologi informasi sebagai pendukung transparansi

Persiapan agenda layanan informasi publik menjelang tahun 2026

Komisi Informasi Provinsi Bengkulu menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan standar layanan informasi publik serta memperkuat pendampingan bagi PPID di seluruh wilayah Bengkulu.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Dinas Kominfo dan Komisi Informasi dalam mendorong pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.