Rejang Lebong – Kepala Desa Air Meles Bawah, Projo, mengungkapkan bahwa Anggaran Dana Desa (DD) tahun 2026 mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurut Projo, jika dihitung berdasarkan regulasi dan persentase, Dana Desa tahun 2026 diperkirakan turun hingga sekitar 70 persen, sehingga desa hanya menerima sekitar 30 persen dari total anggaran Dana Desa tahun lalu.
“Kalau dihitung persentasenya, penurunannya sekitar 70 persen. Jadi sekarang ini tinggal sekitar 30 persen saja dibandingkan tahun sebelumnya,” ungkap Projo.
Sementara itu, untuk Alokasi Dana Desa (ADD), Projo menjelaskan bahwa anggaran tersebut sangat bergantung pada kebutuhan masing-masing desa, terutama untuk membiayai penghasilan tetap (siltap) dan honor perangkat desa.
“ADD ini kan kaitannya langsung dengan siltap dan honor-honor perangkat desa, jadi disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing desa,” jelasnya.
Ia mengakui, dampak terbesar dari pemangkasan anggaran tersebut sangat dirasakan pada pelaksanaan pembangunan fisik dan program pemberdayaan masyarakat. Tidak semua program pembangunan dapat berjalan optimal seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Kalau tahun lalu pembangunan fisik masih bisa berjalan, sekarang ini persentasenya turun drastis. Termasuk BLT juga turun,” ujarnya.
Terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Projo menyebutkan bahwa penyalurannya tidak lagi maksimal. Meskipun nominal BLT ditetapkan sebesar Rp300 ribu per bulan, namun jumlah bulan penyalurannya tidak lagi penuh selama 12 bulan.
“BLT itu tidak maksimal. Bukan berarti nilainya berubah, tetap 300 ribu per bulan, tapi jumlah bulannya tidak sampai 12 bulan penuh, tergantung kemampuan Dana Desa,” jelasnya.
Meski demikian, Projo memastikan bahwa beberapa pos anggaran lainnya seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan program ketahanan pangan masih tetap mendapatkan alokasi, meskipun dengan persentase yang terbatas.
“Ke pos-pos seperti BUMDes dan ketahanan pangan masih ada, tapi memang hanya beberapa persen saja,” ungkapnya.
“Kondisi ini diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah pusat untuk ke depannya tetap mempertimbangkan kebutuhan riil desa dan keberlangsungan pembangunan di tingkat desa,” tutupnya. (Jk)
