Partai Demokrat Liberal (LDP) telah memenangkan suara terbanyak dalam pemilihan Dewan Penasihat ke-26 sekaligus mengamankan kursi untuk mangaka Akamatsu Ken. Dia adalah mangaka pertama yang duduk di kursi legislatif.
Akamatsu mengamankan kursi di distrik proporsional House of Councillors, majelis tinggi Dewan Perwakilan Jepang. Alih-alih mewakili distrik yang terkait dengan area lokal tertentu, dia justru akan mewakili LDP secara nasional.
Beberapa novelis seperti Akiyuki Nosaka dari Grave of the Fireflies sebelumnya pernah menjadi legislator. Akamatsu sendiri telah berkampanye secara langsung di 47 prefektur Jepang.
Dia mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai Dewan Penasihat pada bulan Desember. Dia menyatakan bahwa tujuan utamanya adalah untuk melindungi kebebasan berekspresi. Akamatsu mengakhiri manga UQ-Holder! Magister Negi Magi! 2 pada bulan Februari selama proses kampanyenya.
Akamatsu terjun ke dunia politik pada 2011 ketika dia memperingatkan bahwa usulan perubahan pada Undang-undang Hak Cipta Jepang akan menghancurkan karya turunan doujin (diterbitkan sendiri).
Fukui Kensaku, seorang pengacara dan profesor Universitas Nihon, menulis sebuah esai tentang pembicaraan Perjanjian Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) yang sedang berlangsung yang mendorong pernyataan Akamatsu.
Akamatsu terus berbicara tentang keprihatinannya pada pembicaraan TPP di tahun-tahun berikutnya. Pada 2013, dia bergabung dengan pembuat konten lain dalam menentang LDP dan usulan amandemen undang-undang pornografi anak. Menurut penentang RUU itu, draf awal tidak membedakan antara pornografi yang menampilkan anak-anak nyata dan gambar anak-anak.
Akamatsu mengunjungi Diet dan markas besar LDP untuk mengungkapkan keprihatinannya, dan RUU terakhir disahkan pada 2014 tanpa larangan anime dan manga eksplisit. Pada 2019, Akamatsu dan Asosiasi Kartunis Jepang lainnya secara resmi menyatakan keprihatinan mereka atas rencana subkomite pemerintah untuk memperluas cakupan undang-undang hak cipta.
Mengunduh gambar anime, ilustrasi, dan foto yang diposting secara ilegal ke blog pribadi dan akun Twitter juga ilegal, seperti menyalin dan memasukkan lirik lagu. Perubahan yang diusulkan tidak akan terbatas pada mengunduh gambar itu sendiri secara langsung, tapi mengambil tangkapan layar dari media yang diunggah secara ilegal juga akan bertentangan dengan undang-undang baru yang diusulkan. (***)
