Bengkulu Selatan – Menindaklanjuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara daring beberapa waktu yang lalu dimana situasi global akibat pandemi Covid-19 yang belum usai ditambah dengan adanya geopolitik Rusia-Ukraina mendorong terjadinya inflasi yang menjadi momok di semua negara. Tidak terkecuali Indonesia yang mengalami Inflasi per Juli 2022 sebesar 4,94% (year on year). Angka tersebut masih lebih baik dibandingkan beberapa negara lain seperti Uni Eropa di 8,9%, Amerika Serikat di 8,5%, atau bahkan Turki yang mencapai inflasi sebesar 79%.
Oleh sebab itu Agar inflasi Indonesia terkendali, sinergi dari pusat sampai ke daerah harus senantiasa dilaksanakan agar lonjakan inflasi bisa dikendalikan. Presiden Joko Widodo meyakini Pemerintah akan mampu mengendalikan inflasi hingga di bawah angka 3% jika seluruh Kepala Daerah dapat bekerja sama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) maupun Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP).
Berangkat dari hal tersebut, hari ini Wakil Bupati Bengkulu Selatan Rifa’i Tajuddin bersama dengan Sekretaris Daerah Sukarni, S.P, M.Si laksanakan rapat koordinasi lanjutan tingkat Kabupaten Bengkulu Selatan bersama dengan seluruh Kepala OPD dan Camat serta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Bengkulu Selatan yang dilaksanakan di ruang rapat Sekretariat Daerah, Rabu (31/8/22).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati ini adalah dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi langkah dan kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi inflasi. Beberapa poin yang sangat krusial terkait dengan solusi pengendalian inflasi dibahas dan dikaji dalam rakor ini.
Diantara poin penting yang menjadi solusi dalam mengendalikan inflasi antara lain adalah mengenai pentingnya komunikasi publik sebagai upaya untuk membuat masyarakat tetap tenang dan tidak panik menyikapi naiknya harga beberpa komoditas. Sinergi dan konsistensi pelaksanaan tugas TPID, intensitas Satgas Pangan dalam laporan harga dan ketersediaan komoditas yang nantinya menjadi laporan secara berjenjang sampai ke tingkat pusat serta laporan pada setiap permasalahan pada supply/distribusi juga harus serius dilakukan.
Perlunya pengawasan Pemerintah Daerah dan penegak hukum dalam peruntukan BBM bersubsidi agar tepat sasaran juga menjadi solusi dalam pengendalian inflasi. Selain itu memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menanam tanaman pangan cepat panen seperti cabai dan bawang juga menjadi solusi untuk menjaga ketersediaan pangan rumah tangga. Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen ini perlu inisiasi dari seluruh komponen masyarakat seperti PKK, Babinsa, Babinkamtibmas dan lain-lain.
Hal-hal lainnya dalam upaya pengendalian inflasi adalah melaksanakan kerjasama antar daerah, mengintensifkan jaring pengaman sosial antara lain anggaran belanja tidak terduga, anggaran bantuan sosial, anggaran desa, relokasi dana alokasi umum (DAU) dan bantuan sosial pusat.
Kunci utamanya adalah menjadikan isu pengendalian inflasi menjadi isu prioritas dan sinergi semua stakeholder seperti saat penanganan pandemi covid-19. (ADV)
