Kaur – Gubernur Bengkulu Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, M.M.A. didanpingi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu Syarwan menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2023 kepada Bupati Kaur H. Lismdinato, SH, MH di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu, Senin (5/12/2022).
Dalam Arahannya Gubernur Bengkulu memastikan alokasi anggaran pemerintah pada tahun 2023, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu juga terkait dengan pemilihan ekonomi masih menjadi perhatian khusus pemerintah pusat.
Disamping itu, antisipasi terhadap kejadian bencana juga lebih mendapatkan perhatian. Mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini dan musibah gempa hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan hampir sebagian daerah di Indonesia pasca Gempa di Kabupaten Cianjur.
“Jadi fokus untuk infrastruktur saya meminta Desember 2022 ini mulai dilakukan lelang, karena diperkirakan kalau melihat kalender itu April 2023 sudah bulan puasa. Sehingga saat lebaran kualitas jalan di Bengkulu lebih baik,” jelas Gubernur Rohidin usai pimpin penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2023,
Lanjut Gubernur Rohidin, perbaikan jalan poros utama seperti jalan lintas Kota Bengkulu – Bengkulu Utara – Mukomuko, dan Kota Bengkulu – Seluma – Bengkulu Selatan juga telah diminta kepada Badan Pengelola Jalan Nasional (BPJN) untuk dilakukan perbaikan jalan nasional.
“Jadi poros utama tadi juga telah disepakati pihak BPJN untuk segera dilakukan perbaikan, karena kerusakan memang cukup parah sejak 2 tahun terakhir,” imbuhnya.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb)Provinsi Bengkulu Syarwan menyebutkan, TKD Provinsi Bengkulu tahun 2023 dialokasikan sebesar 10,197 milyar rupiah lebih. Dengan arah kebijakan belanja negara pada 5 fokus utama yaitu belanja pendidikan dan kesehata, penyelesaian proyek-proyek strategis nasional dan memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat.
Selanjutnya peningkatan perbaikan layanan masyarakat dan memajukan perekonomian daerah serta mendukung reformasj birokrasi, penyederhanaan regulasi dan persiapan Pemilu 2024.
“Jadi ini sebagai mana yang diarahkan Presiden RI, bahwa pembangunan infrastruktur kembali dilaksanakan maksimal di tahun 2023. Sekaligus bagaimana pemulihan ekonomi masyarakat dan tanggap bencana masih menjadi perhatian serius pemerintah secara berjenjang,” jelasnya. (ers)
