Mukomuko, nuansabengkulu.com – Satu desa dari 148 desa yang ada di Kabupaten Mukomuko, Desa Gajah Makmur, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, masih mengerjakan Fisik Dana Desa Tahun Anggaran 2022. (10/01/2023).
Pasalnya satu desa tersebut, hingga saat ini belum menyelesaikan pekerjaan Fisik Dana Desa pekerjaan Rabbat beton sepanjang 50 M Sedangkan waktu tahun 2022 sudah berakhir bahkan ironisnya masuk tahun 2023 masih dalam pengerjaan itupun belum selesai seperti pengaspalan bagian atas belum pekerjaan masih tersisa 5 M lagi yang belum dikerjakan.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Mukomuko, Haryanto, ketika dikonfirmasi lewat Hendpon.” menyampaikan terkait laporan tentang kegiatan Desa per-30 Desember Akhir Tahun harus selesai (tutup), baik Administrasi (Non Fisik) maupun fisik, tapi kita harus tau apakah dan DD atau ADD, kalau pekerjaan fisik dikerjakan 100% maka SPJ nya sudah 100% misalnya fisik masih ada kekurangan penising, kecuali fisiknya diberhentikan dan sisa keuagan dikembalikan ke kas Desa itu masuk Silpa,” jelasnya.
lanjut Kadis DPMD secara teknis kalau kita di DPMD tidak sedalam itu, yang lebih paham kawan kawan di Desa dan Kecamatan, yang Monitoring dan Evaluasi dari Kecamatan, sedangkan dari DPMD pembinaan bagaimana desa itu mengenai anggaran dilaksanakan semaksimal mungkin, kualitas juga bisa terjaga,” untuk mengenai pembelanjaan Covid kami konfirmasi dulu sama Perintahan Desa,” tutup kadis DPMD.
Diwaktu yang sama Ketua Bidang Investigasi dan Pengaduan Ormas Maju Bersama Bengkulu (OMBB) Majlis Pimpinan Wilayah (MPW) Provinsi Bengkulu, Sri Roswati, SPd Mengatakan,” kalo memang yang di sampaikan Kadis DPMD Mukomuko terkait laporan Per- Tanggal 30 Akhir Tahun Tutup Buku, berarti secara lopran baik kegiatan Fisik DD dan ADD nya sudah selesai, jangan sampai tabrak Aturan “pungkas Sri.
Sebagai Sosial Control, Terlepas nanti ada indikasi dugaan Manipulasi data serta mar-Up anggaran kami tetap Koordinasi, sebelum membuat laporan, Ya harapan kami dengan bantuan dana untuk desa, dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat desa. Dan yang terpenting lagi, tidak ada penyalahgunaan anggaran bantuan pemerintah pusat yang bersumber dari APBN,” pungkasnya. (Ag)
