Kaur – Ketua DPRD Kabupaten Kaur Diana Tulaiani menghadiri roadshow secara daring bersama Pemerintah Daerah guna pencepatan penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrim di Provinsi Bengkulu, di lantai III Setda Kantor Bupati Kaur, Senin (20/02/2023).
Sebagai informasi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI melaksanakan kegiatan Roadshow secara daring bersama Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim di Provinsi Bengkulu. Acara tersebut dipimpin langsung Oleh Menko PMK Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P dan diikuti oleh Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang ada di Provinsi Bengkulu.
Kegiatan roadshow ini diikuti secara virtual olehh Bupati Kabupaten Kaur H. Lismidianto, S.H.,M.H yang didampingi Oleh Sekreraris Daerah, Asisten I, Kapolres Kaur, Pengadilan Negeri, Pabung, Kementerian Agama, Kepala OPD dan Kabag terkait yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kaur, bertempat di Aula lantai III Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur.
“Ya kita hari ini mengikuti rapat secara daring bersama pemda Kaur, terkait penanganan penurunan angka stunting dan angka kemiskinan ekstrim bersama pak Bupati Lismidianto dan wakil Ketua II Alpensyah,” tutur Ketua DPRD Diana Tulaiani kepada media ini.
Dalam kesempatan ini Bupati Kaur mengungkapkan walaupun fasilitas dan peralatan yang dimiliki sangat minim, namun berbekal semangat dan kemauan yang tinggi serta kerja keras antar instansi yang ada di Kabupaten Kaur, capaian penurunan kasus stunting di Kabupaten Kaur tidak mau kalah dengan daerah lain yang ada di Provinsi Bengkulu.
“Sehubungan dengan masalah ini Bupati Kaur meminta kepada pihak Kementerian terkit agar membantu memberikan berbagai peralatan medis untuk menunjang proses pencegahan dini terhadap gejala stunting di masyarakat, dalam rangka mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kaur,” kata Bupati Lismidianto.
Terkait kemiskinan ekstrim, Bupati Kaur mempertanyakan masalah data yang menunjukkan bahwa Kabupaten Kaur memiliki angka kemiskinan ekstrim yang cukup tinggi di Bengkulu, oleh sebab itu Bupati Kaur menegaskan angka tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada.
“Maka dalam kesempatan ini pula Bupati meminta data tersebut perlu dilakukan pembuktian dan diperbaiki sesui dengan kenyataan yang ada dilapangan,” ungkap Lismidianto.
Menanggapi hal tersebut Menko PMK meminta kepada Gubernur serta seluruh Bupati dan Wali Kota di Provinsi Bengkulu agar segera mengusulkan semua kebutuhan yang diperlukan dalam mendukung program percepatan penurun stunting secara nasional khusunya yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu.
Selain itu terus melakukan koordinasi dan komunikasi kepada Kementerian – Kementerian terkit mengenai hal apa saja yang diperlukan untuk menghapus atau menangani kemiskinan ekstrim di daerahnya masing – masing, terutama dalam hal menuntaskan seluruh pembngunan terhadap rumah – rumah tidak layak huni, sehingga di Provinsi Bengkulu tidak terdapat lagi kategori rumah tidak layak huni.
“Dalam menangani masalah stunting dan kemiskinan ekstrim ini, setiap pemerintah daerah tidak perlu segan untuk melibatkan pihak Universitas – Universitas yang ada di Provinsi Bengkulu,” ujar Muhadjir. (Adv/ers)