Kaur – Pelaksana tugas Bupati Kaur Herlian Muchrim, ST didamping Ketua I TP PKK Ny. Febriana T.S Herlian bersama kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia menghadiri peringatan Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-30, Kegiatan yang dibuka secara langsung oleh Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin ini dilaksanakan di lapangan upacara Pemkab Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Kamis (6/7/2023).
Dalam Laporannya, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.O.G mengatakan, ada dua amanah yang diberikan negara kepada BKKBN diantaranya menjaga pertumbuhan peduduk yang simbang dan mewujudkan keluarga yang berkualitas yang didalamnya ada percepatan penurunan stunting.
Dikatakan Hasto, dibidang kependudukan Indonesia saat ini mengalami titik balik dikarenakan program keluaraga berencana yang selama ini sudah sukses mengantarkan total fertelitas atau rata-rata perempuan indonesia melahirkan anak mencapai angka 2,14 persen.
“Oleh karena kesuksesan ini berkat dukungan bapak wakil presiden dan seluruh pemerintah daerah dan seluruh mitra, saya ucapkan terima kasih,” ujar Hasto.
Menurut Hasto, tantangan tidak lagi terfokus pada pengendalian kuantitas penduduk, untuk mencegah ledakan penduduk dan menekan jumlah kelahiran, akan tetapi ada tantangan yang penting dihadapi berikutnya yaitu yang pertama kesenjangann karena sebagia provinsi rata-rata jumlah anaknya masih cukup besar, akan tetapi sebagian provinsi seperti, DKI Jakarta, Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi utara tota fertitelratenya di bawah 2,1 sehingga menghadapi tantangan zero growth atau bahkan mines growth.
Yang kedua, Lanjut Hasto adalah bagaimana meningkatkan kualitas dalam hal ini adalah fokus pada percepatan penurunan stunting sebagai salah satu indikator yang penting, untuk itu Harganas ke-30 tahun 2023 mengusung tema Menuju Keluarga Bebas Stunting Utuk Menuju Indonesia Maju.
“Dibidang pembangunan keluarga kita harus bisa mewujudkan keluarga yang berkualita dengan indikator indek pembangunan keluarga yang dikenal dengan E-bangga yaitu keluarga yang tentream, keluarha yang mandiri keluarga yang bahagia,” beber Hasto.
Sementara itu, Wakil Presiden RI KH ma’ruf Amin dalam arahannya menyampaikan bahwa menurut statistik PBB pada tahun 2020, 22 % Balita di seluruh dunia mengalami stunting, jumlahnya diperkirakan lebih dari 149 juta balita, Dari jumlah tersebut, sekitar 6,3 juta balita stunting pada 2020 adalah balita Indonesia.
“Kita memahami konsekwensi dari stunting bukan semata mata persoalan tinggi badan namun yang lebih buruk dalah dampaknya terhadap kualitaa hidup individu akibat munculnya penyakit kronis, ketertinggalan dalam kecerdasan dan kalah dalam persaingan,” terang Wapres.
Dikatakan Wapres, Unicef yang menyatakan bahwa anak stuntung memiliki badan dan otak yang stunting, anak stunting memiliki kehidupoan yang stuntiung pula, Dampak penuh stuntingh di masa kecil baru termanivestasi bertahun-tahun kedepan dan akibatnya terlambat diatasi.
“Oleh sebat itu kita harus serius melakukan upaya penurunan stuinting di negara kita, stunting dapat terjadi akibat anak kekuranga gizi dalam dua tahun setelah kelahiran, ibu kekurangan nutrisi saat kehamilan dan sanitasi yang buruk,” ujar Wapres.
Ditambahkan Wapres Keluarga menjadi aktor kunci dalam mengatasi sebab-sebab stunting tersebut, Keluarga harus memiliki kesadaran untuk memprioritaskan pemenuhan asupan gizi dan pengasuhan anak secara layak, termasuk menjaga kebersihan tempat tinggal dan lingkungan.
“Terkait makan yang bergizi untuk memenuhi kebutuhan lkeluarga, indonesia sangat kaya akan potensi pangan lokal, kekayaan ini perlu dioptimalkan p[manfaatanya mulai dari tingkat keluarga” Tambah Wapres
Wapres juga mengingatkan keluarga yang memiliki anak remaja supaya menjaga perilaku hidup dan pergaulan sehat remaja. Tingginya angka pernikahan anak menjadi keprihatian bersama. Pernikahan anak, kata Wapres, mesti dihindari karena lebih banyak bahayanya (mudaratnya) daripada manfaatnya. Risiko menghasilkan anak stunting juga lebih tinggi.
“Memang agama tidak melarang (pernikahan dini) tapi pernikahan di bawah umur membawa kemudaratan, berbagai macam bahaya termasuk stunting. Setiap yang membawa bahaya, dilarang oleh agama,” tutur Wapres.
Selain menghindarkan pernikahan dini untuk anak-anak adalah wajib hukumnya, Wapres juga meminta Keluarga juga perlu memanfaatkan layanan di Posyandu dan Puskesmas untuk memantau kesehatan ibu hamil, serta pertumbuhan dan perkembangan anak. Petugas kesehatan juga harus menyediakan informasi yang mudah dipahami dan lengkap terkait mengenai gizi dan hidup sehat, baik secara langsung maupun melalui portal-portal digital.
Wapres juga mengingatkan Prevalensi Stunting di Indonesia saat ini 21,6%, sementara target dari pemerintah angka Stunting berada di angka 14% pada 2024 Dengan waktu tersisa kurang dari dua tahun, diperlukan percepatan penurunan angka stunting sebesar 3,8 persen setiap tahunnya.
Wapres juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada kepala BKKBN, menteri kesehatan yang telah berhasil menurunkan angka stunting di tahun 2022 sampai di angkaa 21,6 %, namum menurut wapres angka tersebut baru bisa menurunkan angka stunting sebesar 2,8 persen dari angka sebelumnya 24,4%.
“Bila pada 2023 tidak bisa meningkat target penurunan stunting melebihi angka 3,8 %setiap[ tahunnya maka taregt angka stunting di angka 14 % di tahun 2024 sangat sulit tercapai, saya minta semua pihak untuk serius dalam manurunkan angka stunting ini,” ujar Wapres. (ers)
