Kaur, nuansabengkulu.com – Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kaur mengikuti Rapat koordinasi nasional dan Penyerahan Insentif Fiskal atas Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2023 secara virtual dari aula lantai tiga setda Kaur, Kamis (9/11/2023)
Dalam Rakornas, kepala Bappeda Kaur Suhadi, ST mendengarkanlangsung oleh Wakil Presiden RI Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sekaligus koordinator pelaksana Inpres 4/2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem tersebut juga dilasanakan penyerahan Insentif Fiskal sebesar Rp 5 miliar sampai Rp 6,9 miliar dari pemerintah kepada tujuh provinsi dan 18 kabupaten/kota yang mampu mengatasi kemiskinan ekstrem.
Wakil Presiden RI Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin dalam arahanya mengatakan Target Nol Persen angka Kemiskinan Ektrem tahun 2024 menyisakan waktu satu tahun menuju angka target nol, atau lebih cepat enam tahun dari target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Untuk itu, dalam kesempatan wapres ingin kembali menekankan peran krusial kepala daerah, yaitu dalam menyusun program dan kegiatan, serta keberpihakan anggaran daerah untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Saya minta agar konsistensi seluruh pimpinan daerah tetap terjaga, utamanya dalam melaksanakan strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan berkelanjutan kelompok masyarakat miskin ekstrem, serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
Selain itu, pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan aspek pertumbuhan, keadilan sosial, dan keterjangkauan juga agar menjadi perhatian bersama.
Wapres menuturkan berbagai langkah konkret untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem sudah dilaksanakan, di antaranya penajaman sasaran penerima manfaat melalui pengembangan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Selain itu, juga telah dilakukan konvergensi program dan anggaran dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem, antara lain melalui penyesuaian APBN, APBD, dan juga APBDes.
“Hasilnya pun mulai terlihat. BPS mencatat kemiskinan ekstrem bulan Maret 2023 sudah turun signifikan menjadi 1,12%. Pekerjaan rumah kita adalah menjaga tren penurunan ini hingga target dapat tercapai.” Terang wapres
Dikatakan Wapres, sebagai apresiasi, pemerintah memberikan penghargaan berupa insentif fiskal kepada pemda yang berkomitmen dan berkinerja baik dalam penghapusan kemiskinan ekstrem. Insentif ini kiranya dapat dimanfaatkan untuk meneruskan transformasi program menuju target penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Untuk itu, saya harapkan pertama, maksimalkan dana insentif untuk memperkuat strategi penghapusan kemiskinan ekstrem, utamanya untuk kegiatan yang manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat Kedua, pastikan target penerima program kemiskinan ekstrem menggunakan data P3KE, agar lebih tepat sasaran dalam intervensinya. Utamakan kelompok masyarakat miskin dengan akses terbatas, juga penduduk lansia dan penyandang disabilitas. Ketiga, intensifkan sinergi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga dan pemda, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri di sektor potensial. ” ujar Wapres
Wapres juga memberikan Apresiasi kepada seluruh Kepala Daerah yang telah berkinerja baik hingga berhasil mendapatkan insentif fiskal ini. Kiranya insentif fiskal ini dapat mendorong kinerja lebih baik lagi, serta menjangkau kelompok keluarga miskin lebih banyak melalui berbagai program di daerah.
Bagi daerah yang saat ini belum dapat menerima insentif fiskal, saya harapkan tetap bersemangat untuk terus berupaya mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di tahun depan. (ADV/er)
