Bengkulu, nuansabengkulu.com – Ambrolnya Jembatan Air Matan di wilayah Seluma Selatan memicu respons cepat dari Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu. Melalui inspeksi mendadak (sidak), para anggota dewan turun langsung ke lokasi untuk meninjau kondisi jembatan yang baru beberapa bulan diresmikan tersebut.
Sidak ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari tujuh kepala desa setempat, Plt BPBD, kontraktor pelaksana, hingga perwakilan Dinas PUPR. Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi tidak bisa dipandang sederhana, melainkan menyangkut keselamatan publik dan kualitas pembangunan infrastruktur.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, H. Suharto, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara. Menurutnya, setiap proyek infrastruktur harus memberikan manfaat maksimal dan dibangun sesuai standar yang berlaku.
”Kami hadir untuk memastikan pembangunan ini benar-benar sesuai perencanaan dan tidak merugikan masyarakat, ujarnya di sela peninjauan.
Dari hasil pengamatan awal, ditemukan sejumlah indikasi ketidaksesuaian teknis di lapangan. Namun, Komisi III memilih tidak terburu-buru menyimpulkan. Mereka akan melibatkan tenaga ahli independen untuk melakukan kajian mendalam agar hasil evaluasi benar-benar objektif dan berbasis data.
Hal senada disampaikan Madi Husen yang menyoroti usia jembatan yang masih sangat baru. Ia mengungkapkan bahwa dengan nilai proyek mencapai sekitar Rp16,4 miliar, semestinya pembangunan telah melalui proses perencanaan yang matang dan pengawasan ketat.
Kami ingin memastikan spesifikasi teknisnya, mulai dari material hingga metode pengerjaan, apakah sudah sesuai atau belum, katanya.
Lebih lanjut, dokumen kontrak proyek diketahui tengah diminta oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kepentingan audit. Hal ini semakin menguatkan perlunya penelusuran menyeluruh, baik dari sisi administrasi maupun teknis.
Dari perspektif teknis, Ir. H. Darmawansyah menilai bahwa pembangunan jembatan seharusnya didasarkan pada kajian komprehensif, termasuk perhitungan konstruksi dan detail engineering design (DED). Ia menyebutkan bahwa dokumen tersebut hingga kini belum sepenuhnya tersedia untuk ditelaah.
“Perencanaan harus mencakup survei topografi, hidrologi, hingga analisis material. Ini yang sedang kami dalami,” jelasnya.
Di sisi lain, masyarakat sekitar turut menyampaikan kekhawatiran terhadap keselamatan dan dampak ambrolnya jembatan terhadap aktivitas harian. Aspirasi yang disampaikan bahkan diwarnai emosi, mencerminkan tingginya harapan terhadap pembangunan infrastruktur yang aman dan berkualitas.
Komisi III pun mengingatkan pihak kontraktor dan pengawas proyek untuk bersikap transparan, khususnya terkait penggunaan material dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Keterbukaan dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus mempercepat penyelesaian persoalan.
“Yang kami utamakan adalah keselamatan masyarakat. Jembatan ini harus benar-benar layak dan aman digunakan,” tegas Suharto.
Sidak ini menjadi langkah awal dalam mengungkap penyebab ambrolnya Jembatan Air Matan. Publik kini menantikan hasil kajian teknis serta langkah konkret dari pihak terkait, agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. (Adv/ko)
