Bengkulu – Usin Sembiring, anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Fraksi Hanura, menolak penerapan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bagi para buruh dan pekerja swasta. Menurutnya, gaji pegawai di luar pemerintah cenderung berada di bawah rata-rata yang diperlukan untuk kehidupan.
“Partai Hanura menolak Tapera karena kami ingin melindungi mereka yang memiliki gaji di bawah UMR, apalagi di bawah UMK,” ujar Usin setelah rapat paripurna.
Usin menegaskan bahwa Hanura mendukung kebijakan yang memberikan kekuasaan kepada buruh untuk menabung sesuai dengan kebutuhan hidup mereka. Menurutnya, pendekatan yang lebih efektif adalah melalui edukasi, bukan dengan pemaksaan untuk pemotongan gaji.
“Rakyat akan lebih sadar untuk menabung jika diberikan edukasi tentang pentingnya menabung untuk masa depan anak dan keluarga mereka. Buruh tidak boleh dijadikan sapi perahan yang terus-menerus diperas dengan pemotongan gaji seperti halnya BPJS, Jamsostek, dan lembaga keuangan lainnya,” tambahnya.
Hanura berpendapat bahwa pendekatan yang lebih baik adalah dengan memberikan edukasi kepada para buruh melalui organisasi, kementerian, lembaga pemerintah, dan pihak terkait lainnya. Dengan begitu, para buruh dapat belajar untuk menabung dan berinvestasi untuk masa depan tanpa perlu dipaksa.
