Kaur – Pemerintah Kabupaten Kaur menggelar rapat koordinasi daring (Zoom Meeting) mengenai pengendalian inflasi tahun 2024. Rapat yang bertempat di Aula Lantai III Setda Kabupaten Kaur ini dihadiri oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kaur, (5/11/2024).
Rapat dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian. Dalam arahannya, Menteri Tito menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban selama Pilkada 2024, demi terwujudnya inflasi Indonesia normal dan demi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Dalam rapat tersebut, Amalia Adininggar Widyasanti, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), memaparkan tinjauan inflasi dan indeks perkembangan harga pada minggu ke-5 Oktober 2024. Pemaparan tersebut mencakup beberapa poin penting:
– Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi: Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi pada Oktober 2024.
– Penurunan Produksi Bawang Merah: Kementerian Pertanian mencatat penurunan produksi bawang merah yang berdampak pada potensi kenaikan harga.
– Kenaikan Harga Emas Dunia: Tren kenaikan harga emas dunia berlanjut dan perlu dipantau dampaknya terhadap perekonomian daerah.
“Sebagai Plt. Kepala Badan Pusat Statistik, saya ingin menekankan pentingnya pemantauan dan pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Inflasi yang terkendali sangat penting untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Kami di BPS akan terus memberikan data yang akurat dan terkini mengenai perkembangan inflasi, sehingga pemerintah dan semua pihak terkait dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam pengendalian harga. Kami juga mendorong kolaborasi antara berbagai instansi untuk mengatasi faktor-faktor penyebab inflasi, termasuk pasokan barang dan distribusi yang efisien.” Ungkap Amalia.
Endang Dairi selaku anggota TPID Kabupaten Kaur juga menyampaikan Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan strategi dan kebijakan yang efektif untuk mengendalikan inflasi di Kabupaten Kaur dan menjaga stabilitas perekonomian daerah. Ke depannya, diharapkan adanya transparansi lebih lanjut mengenai detail informasi yang dibahas dalam rapat, termasuk strategi dan rencana aksi yang telah disepakati. (Adv)
