Kota Bintuhan – Pemerintah Kabupaten Kaur terus mematangkan persiapan operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 14 Kaur yang ditargetkan mulai melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru mendatang. Salah satu fokus utama saat ini adalah penyelesaian proses penjaringan dan penetapan calon siswa (Casis) yang akan menempuh pendidikan di sekolah berasrama tersebut.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Penjangkauan Casis SRT 14 Kaur yang dipimpin Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid, S.Pd.I, didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kaur, dan Kepala Sekolah SRT 14 Kaur. Rapat juga diikuti Ketua Tim Pendamping Sosial beserta anggota serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) se-Kabupaten Kaur, Senin (8/6/2026) di Aula lantai II
Dalam arahannya, Abdul Hamid menyampaikan bahwa progres pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 14 Kaur saat ini telah mencapai sekitar 80 persen. Bahkan pekerjaan fisik ditargetkan selesai pada 20 Juni mendatang meskipun masa kontrak pembangunan masih berlangsung hingga Agustus 2026.
“Instruksi dari Kementerian Sosial sangat jelas, pada tahun ajaran baru nanti kegiatan belajar mengajar harus sudah berjalan. Karena itu seluruh pihak harus bekerja maksimal agar semua persiapan dapat diselesaikan tepat waktu,” ujar Abdul Hamid.
Ia mengatakan, Sekolah Rakyat Terintegrasi 14 Kaur menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Kaur dan Provinsi Bengkulu karena menjadi satu-satunya Sekolah Rakyat Terintegrasi tahap pertama di Bengkulu yang dibangun dalam program nasional Kementerian Sosial.
“Ini sebuah kebanggaan bagi Kabupaten Kaur. Kita harus memiliki visi yang sama, persepsi yang sama, dan komitmen yang sama agar Sekolah Rakyat ini menjadi tonggak awal dalam mencetak generasi masa depan yang berkualitas. Perjuangan kita ada untuk anak-anak” tegasnya.
Sekolah Rakyat Terintegrasi 14 Kaur nantinya akan menampung masing-masing 90 siswa pada jenjang SD, SMP, dan SMA atau total 270 siswa. Namun berdasarkan data hasil penjaringan sementara, jumlah calon siswa yang telah terdata terdiri dari 5 calon siswa SD, 153 calon siswa SMP, dan 97 calon siswa SMA.
Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah pendaftar jenjang SMP dan SMA telah melampaui kuota yang tersedia, sementara jumlah calon siswa SD masih jauh dari target yang ditetapkan.
“Yang melebihi kuota harus segera dilakukan perangkingan. Walaupun petunjuk teknis khusus belum diterbitkan, dasar perangkingan tetap mengacu pada ketentuan dan kriteria yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial,” kata Abdul Hamid.
Ia menjelaskan, proses perangkingan akan melibatkan berbagai pihak, termasuk unsur Kementerian Sosial, pemerintah daerah, pendamping sosial, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Prioritas penerimaan akan diberikan kepada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, kelompok desil 1 dan desil 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), anak putus sekolah, rentan putus sekolah, yatim piatu, anak terlantar, serta kelompok rentan lainnya yang memenuhi persyaratan.
Bagi calon siswa yang dinilai layak namun belum masuk dalam basis data DTSEN, nantinya akan dilakukan verifikasi lapangan oleh BPS bersama Pemerintah Daerah. Seluruh proses tersebut akan menjadi dasar penetapan calon siswa yang ditargetkan selesai pada pertengahan Juni.
Selain membahas proses penerimaan siswa, rapat juga mengulas hasil asesmen awal terhadap calon peserta didik. Dari hasil asesmen tersebut, ditemukan sejumlah calon siswa yang membutuhkan perhatian khusus dari sisi kesehatan dan pemenuhan gizi. Di sisi lain, beberapa calon siswa juga memiliki potensi yang cukup menonjol di bidang olahraga meskipun kemampuan akademiknya masih memerlukan pembinaan lebih lanjut.
Untuk mendukung operasional sekolah, pemerintah juga telah menyiapkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk tenaga pendukung lainnya guna menunjang sistem pendidikan berasrama yang akan diterapkan di Sekolah Rakyat.
Sementara itu, terkait masih minimnya jumlah pendaftar pada jenjang SD, Abdul Hamid mengungkapkan bahwa persoalan tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Kaur, tetapi juga hampir dialami oleh seluruh Sekolah Rakyat yang ada di Indonesia.
“Permasalahan kurangnya pendaftar SD ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Kaur, tetapi hampir di seluruh Sekolah Rakyat. Karena itu dalam waktu dekat kepala daerah akan mengikuti rapat koordinasi bersama Menteri Sosial untuk membahas strategi penjangkauan calon siswa” ungkapnya.
Ia meminta seluruh elemen yang terlibat, mulai dari Dinas Sosial, Tim Pendamping Sosial, TKSK, pemerintah desa hingga pihak sekolah untuk semakin memperkuat koordinasi dan memperluas sosialisasi kepada masyarakat agar kuota calon siswa SD dapat terpenuhi.
“Saya minta seluruh pihak semakin merapatkan barisan. Kita harus memastikan anak-anak yang memenuhi kriteria benar-benar terjangkau dan mendapatkan informasi mengenai program Sekolah Rakyat ini, khususnya untuk jenjang SD yang masih membutuhkan banyak calon siswa” tegasnya.
Abdul Hamid juga memastikan dalam waktu dekat Pemerintah Kabupaten Kaur bersama pihak terkait akan kembali menggelar rapat koordinasi lanjutan untuk merumuskan strategi penjangkauan berikutnya, termasuk optimalisasi peran pemerintah desa dalam pemutakhiran data sasaran.
“Kita akan segera menggelar rapat lanjutan untuk membahas langkah-langkah berikutnya. Harapannya kuota yang tersedia dapat terpenuhi sehingga semakin banyak anak-anak dari keluarga kurang mampu yang memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan melalui Sekolah Rakyat” pungkasnya.(adv)
