Nuansabengkulu.com( Mukomuko) – Dengan rendah nya anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten mukomuko ini berdampak pada keterbatasan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan kesulitan bupati dan wakil bupati dalam merealisasikan janji- janji kampanyenya Yang tertuang dalam visi misinya.
Dalam satu sisi pemerintah juga memiliki keterbatasan dalam menggenjot penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi dan pajak.selain itu akhir- akhir ini juga banyak terjadi bencana alam seperti misalnya putusnya jembatan gantung yang berada di desa pondok lunang kecamatan Air dikit kabupaten mukomuko yang sudah viral di media.
Sementara Yang ditemui Bupati adalah Deputi I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang bukan memiliki tugas dalam bidang kebencanaan dan pembangunan infrastruktur fisik.
Hal ini mendapat respon dari perwakilan pemuda Desa Pondok Lunang Salman Alfaris yang juga Ketua LSM Lira Kabupaten Mukomuko, kita sangat menyayangkan tim tim ahli dan staf ahli bupati serta pejabat teknis yang tidak memberikan masukan kepada Bapak Bupati terkait dengan lembaga negara dan Kementerian Negara yang membidangi urusan kebencanaan dan pembangunan infrastruktur.
Kasihan Bapak Bupati, beliau berangkat ke Jakarta mengadukan masalah runtuhnya jembatan di Pondok Lunang ke Deputi I yang tidak membidangi hal tersebut.
Jika hal ini dilihat daerah tetangga, sebagai warga masyarakat Kabupaten Mukomuko tentunya kita malu dan kasihan dengan Bapak Bupati. Jika jajaran Kepala Dinas teknis dan para staf ahli benar benar tulus membantu kerja Bupati, mestinya diingatkan, dikasih saran dan masukan sehingga Bupati tidak salah dalam melangkah. Ini kan jadi tontonan orang yang tidak ada dampaknya terhadap pembangunan jembatan pondok lunang. Apa hubunganya Karni Ilyas dengan anggaran pembangunan, beliau wartawan jurnalis, sama saja kapasitas Karni Ilyas dengan wartawan yang ada didaerah.tidak juga bisa membangun Kabupaten Mukomuko.” Tutup Salman.”
Satu sisi, Junaidi tokoh masyarakat Desa Lubuk Mukti ketika dihubungi media ini terkait dengan usaha Bupati melobby dana pusat, juga mengungkapkan hal yang sama. Semestinya Bapak Bupati itu didampingi dinas teknis saat melobby dana pusat, misalnya pejabat dari BPBD Mukomuko atau Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko, sambil menyiapkan kelengkapan surat menyuratnya atau proposalnya, baru tepat,dan jika pejabat berwenang mau klarifikasi ya klarifikasi lah kepada media yang menaikan berita.” Tutup junaidi.” (Bune)
