Rakor Pengendalian dan Penanganan PMK Di Wilayah Provinsi Bengkulu

Kaur – Seiring dengan maraknya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak disejumlah daerah di Indonesia, maka dalam hal ini Pemerintah Pusat melalui Satgas PMK Nasional melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dan diskusi dalam rangka pengendalian dan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Wilayah Pemerintah Provinsi Bengkulu secara Virtual/ Daring yang diikuti seluruh Kabupaten dan Kota Se- Provinsi Bengkulu.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur juga mengikuti kegiatan rakor dan diskusi ini yang dihadiri langsung Oleh Sekretaris Daerah Dr. Ersan Syahfiri selaku ketua Satgas PMK Kabupaten Kaur yang didampingi Oleh Kepala Dinas Pertanian Lianto, S.P, Kepala Diskominfotik M. Jarnawi, M.Pd, Perwakilan BPBD dan Forkopimda Kabupaten Kaur yang tergabung dalam Tim Satgas PMK. Kegiatan ini digelar di Aula Lantai 3 Sekretariat Daerah Kamis (18/8/2022).

Acara rakor dan diskusi ini dibuka langsung Oleh Deputi IV Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Wakakordalops Satgas PMK Brigjen Pol. Ary Laksmana Widjaja secara daring Kamis siang di Kantor BNPB Jakarta.

Dalam rapat koordinasi dan diskusi ini Ary Laksmana menjelaskan ada empat  langkah penting yang harus dilakukan oleh Satgas PMK di daerah guna menghambat penyebaran wabah PMK sekaligus penanganan terhadap hewan ternak yang terjangkit virus PMK tersebut.

” Yang perlu kita lakukan sekarang dalam mengatasi wabah ini adalah yang pertama lakukan biosecurity yang ketat, kedua melakukan pengobatan bagi ternak yang sakit, ketiga melakukan percepatan vaksinasi dan pemberian vitamin terhadap hewan ternak yang sehat dan yang terpenting adalah mengoptimalkan tugas dan fungsi Satgas di setiap daerah,” ujar Ary

Secara detail Ary menjelaskan keempat point tersebut antara lain melaksanakan biosecurity yang ketat dari mulai lingkup terkecil (kandang) hingga antar pulau dengan menerapkan biosecurity ketat dan perlintasan darat antar provinsi untuk menjaga hewan ternak dari luar daerah.

Selanjutnya, melakukan pengobatan bagi ternak-ternak yang sakit dan bisa disembuhkan serta memberikan vitamin bagi hewan sehat untuk meningkatkan imunnitas,

Melakukan percepatan vaksinasi untuk melindungi ternak yang sehat, terutama di Provinsi Bengkulu.

Melakukan pemotongan bersyarat bagi ternak yang tidak dapat disembuhkan untuk meminimalkan penyebaran virus terutama bagi daerah yang kasus PMK nya tinggi,

Mengoptimalkan tugas dan fungsi Satgas PMK disetiap daerah di Provinsi Bengkulu yang melibatkan komponen pentahelix yakni Pemerintah daerah, TNI-Polri, akademisi, masyarakat, media dan dunia usaha untuk membantu menangani PMK di Provinsi Bengkulu,”jelasnya.

Untuk pemotongan hewan bersyarat beliau menjelaskan hewan yang sakit dan tidak bisa disembuhkan segera dipotong agar tidak menularkan virus kepada hewan ternak yang sehat, dalam hal ini penilik hewan ternak tersebut tidak perlu khawatir karena pemerintah akan memberikan bantuan berupa uang tunai kepada pemilik hewan tersebut.

” Pemerintah melalui Satgas PMK telah menyiapkan bantuan kepada pemilik hewan ternak yang dipotong bersyarat berdasarkan peraturan yang ada dengan rincian untuk hewan ternak sapi/ kerbau diverikan bantuan sebesar Rp. 10.000.000, kambing/ domba Rp. 1.500.000 dan Babi Rp. 2.000.000,” terang Ary Laksmana.

Sementara itu dalam kegiatan ini Ketua Satgas PMK Kabupaten Kaur melaporkan kondisi PMK terupdate berdasarkan data yang diterima dari Anggota Satgas dilapangan yang terjadi di Kabupaten Kaur.

” Saya sampaikan di Kabupaten Kaur ini telah terjadi 1316 kasus PMK yang sudah dan sedang ditangani, untuk dosis vaksin yang telah kami terima sekarang sebanyak 4.700 dosis dari jumlah dosis tersebut 1.300 dosis telah kami suntikan. Kami berharap dari sisa stok dosis yang ada agar bisa ditambah mengingat jumlah hewan ternak yang ada di Kabupaten Kaur ini kurang lebih sebanyak 38.000 ekor yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Kaur,” ujar Ersan.

Selanjutnya Sekda menambahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur akan melakukan semua saran dan masukan dari Satgas Pusat serta akan tetap berkoordinasi dengan Satgas di Provinsi Bengkulu agar kasus PMK di Provinsi khususnya di Kabupaten Kaur segera diselesaikan, kata Sekda.ย (rls/mc)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *