Kaur – Sebagai upaya pengendalian laju inflasi di Kabupaten Kaur, Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur akan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu di Kabupaten Kaur yang terdampak kenaikan angka inflasi serta kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu.
Kebijakan penambahan jumlah Bantuan Sosial (Bansos) ini berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 500/4825/SJ Tahun 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka pengendalian inflasi di daerah serta menjalankan perintah yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri RI H. Tito Karnavian dalam rakor pengendalian inflasi secara virtual, Senin (5/9) kemarin.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Dr. Drs. Ersan Syahfiri, M.M saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kaur, yang dihadiri oleh seluruh Anggota yang tergabung dalam TPID Kabupaten Kaur. Acara ini dilaksanakan di Aula lantai 3 Sekretariat Daerah, Rabu (7/9/2022).
” Kegiatan ini merupakan langkah awal sebagai tindak lanjut kita dalam menjalankan isi SE Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mengatasi laju inflasi dan juga kenaikan BBM secara nasional,” ujar Sekda.
Lebih lanjut Sekretaris Daerah mengatakan kenaikan angka inflasi dan naiknya harga BBM secara nasional ini memberikan dampak negatif bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Kaur.Oleh karena itu sudah kewajiban kita untuk melakukan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.
Sehubungan dengan penambahan atau pemberian Bansos ini, Sekda menjelaskan bahwa secara teknis pelaksanaan, perencanan, pengendalian dan pelaporan akan ditugaskan kepada OPD, Badan/ Kantor, sementara dalam hal pengawasan serta pendampingan kita akan melibatkan unsur Forkopimda seperti Kepolisian, TNI dan juga Kejaksaan.
” Untuk teknisnya nanti kita serahkan sepenuhnya kepada OPD, Badan dan Kantor terkait, dan dalam hal keamanan dan ketertiban penyaluran basos ini nanti kita minta instansi-instansi yang bersangkutan agar dapat mengkondisikannya,” ujar Sekda.
Lebih detail Sekretaris Daerah Dr. Ersan Syahfiri menjelaskan bahwa bantuan yang akan ditambah atau diberikan tersebut meliputi Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Nelayan dan Perhubungan, namun hal ini masih perlu dikaji kembali.
“Pemberian bantuan itu nanti dalam bentuk uang tunai, namun tidak semua masyarakat akan kita berikan melainkan ada kreteria dan ketentuan dari TPID yang menentukan apakah orang yang bersangkutan layak atau tidak menerima bantuan itu,” tegas Sekda.
Disisi lain Sekda Juga menjelaskan secara teknis tugas yang harus dilakukan oleh TPID misalnya Dinas Perindagkop mengadakan pengawasan langsung dilapangan dengan memastikan harga – harga bahan pokok tidak mengalami kenaikan, Dinas Ketahanan Pangan memastikan jumlah ketersediaan pasokan dan distribusi barang berjalan dengan lancar, Dinas Perhubungan mengkondisikan agar transportasi legal tidak menaikkan ongkos serta mengamankan beroperasinya transportasi ilegal dan Pihak Kesbangpol melakukan sosialisasi agar tidak ada Ormas atau kelompok yang sengaja memprovokasi masyarakat untuk melakukan protes yang berlebihan terkait kenaikan BBM ini.
Sebagai penutup hasil rapat koordinasi TPID ini akan disampaikan kepada Bupati Kabupaten Kaur guna dipelajari, diteliti, dikaji lagi sebelum disetujui dan disahkan secara tertulis.
“Hasil rapat ini nanti akan disampaikan kepada pimpinan, oleh karena itu sebelum di laporkan diharapkan semua data, rencana kegiatan harus di buat dengan baik serta saling keterkaitan mengingat dalam mengatasi masalah inflasi ini diperlukan kerja tim,” tutup Sekda.
Menurut informasi Dokumen perencanaan implimentasi tentang Pengendalian Inflasi Daerah ini secepatnya harus diserahkan atau dilaporkan ke pemerintah pusat sebagai bahan penilaian Kementerian Dalam Negeri terhadap kinerja setiap daerah dalam rangka mendukung percepatan pengendalian inflasi secara nasional. (ADV)
