Kaur – Rapat Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Atas Penyampaian Nota Bupati Kaur Terhadap Rencana Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Kabupaten Kaur TA 2022 dibuka Oleh Ketua DPRD Kabupaten Kaur, Diana Tulaini yang di dampingi oleh Wakil Ketua I Juraidi, S.Sos, Wakil Ketua II Alfensyah dan Sekretaris DPRD Kastilon Sirad. Yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kaur, Senin (12/09/2022). Rapat Paripurna ini dihadiri oleh Wakil Bupati Kaur Herlian Muchrim, ST, Sekretaris Daerah Ersan Syafiri, instansi vertikal beserta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Setelah Rapat Paripurna dibuka, Ketua DPRD Kaur Diana Tulaini mempersilahkan perwakilan fraksi-fraksi untuk menyampaikan pandanganya.
Dimulai dari fraksi Kaur Kondusif dengan Juru Bicara Jemi Heriansyah. Beliau menyampaikan dan mengharapkan kepada bupati untuk mempercepat penanggulangan Kemiskinan, Pemerataan Pembangunan, Penanggulangan Bencana Banjir Seperti pembangunan Tanggul dibelakang DMP Negeri 21 Kaur di Desa Tanjung Agung Kecamatan Tetap, Meninjau Kondisi jalan yang Cukup Memprihatinkan di Desa Tanjung Agung Kecamatan Tetap, dan Meningkatakan Pencegahan terhadap Penularan Penyakit DBD.
Kemudian dilanjutkan Oleh Fraksi PDI dengan Juru Bicara Samsul Fajri. Beliau menyampaikan dan Meminta kepada OPD atau Dinas Terkait untuk menyelesaikan permasalahan kasus Hewan Ternak yang terkena virus penyakit PMK. Kedua mengingatkan kepada Dinas Terkait untuk meningkatkan penertiban Hewan Ternak yang Berkeliaran. dan terakhir Fraksi PDI meminta kepada Bupati untuk memperhatikan dan Memberi Solusi Nasib Nelayan yang berada Kabupaten Kaur untuk permasalahan BBM yang sekarang mencapai Harga Rp. 13.000,- sedangkan dalam Sehari Nelayan Bisa Menghabiskan BBM 50 Liter.
Selanjutnya dari Fraksi Golkar dengan Juru Bicara Merza. Beliau menyampaikan apresiasi dan memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur yang telah memberikan capaian pembangunan serta efektif dan efisien dalam penggunaan Anggaran Belanja Daerah. Kemudian meminta kepada Pemerintah Daerah untuk memperhatikan Kondisi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaur karena kondisinya sangat memprihatinkan. Menanggapi keluhan dan pengaduan masyarakat terkait Akses Jalan dan Jembatan di Desa Cinta Makmur dan Desa Bukit Makmur Kecamatan Muara Sahung yang Keadaanya sudah miris sekali, fraksi Golkar memintah Pemerintah Daerah untuk lebih Memperhatikanya Lagi. Dan terakhir meminta kepada Pemerintah Daerah untuk Mencabut Plang Merek Tanah milik Pemda di Area Padang Kempas Jika itu memang bukan dan Belum di Bebasakan Pemda Kaur.
Dan Terakhir dari Fraksi Se’ase Sehijean dengan Juru Bicara Darhan, S.IP menyampaikan Kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan Penyemprotan Fogging guna untuk menghentikan penyebaran penyakit DBD di Kabupaten Kaur, Kemudian untuk Tahun 2023 ini meminta untuk mengutamakan pengadaan Alat Kerja Dokter atau Fasilitas Alat Kesehatan di RSUD Kabupaten Kaur. Selanjutnya untuk di Tahun 2023 Agar di Pembangunan Fisik Agar lebih Memperhatian Asas dan Manfaatnya. Kemudian meminta kepada Pemerintah Daerah Kaur untuk melakukan langkah cepat dalam mengatasi penanggulangan Bencana.
Sebelum penutupan Rapat Paripuran, salah satu Legislator dari Partai PKS Jemi Heriansyah mengintrupsi kepada Pimpinan DPRD, Jemi Menyampaiakan penolakan Kenaikan BBM
“Sebelum saya menyampaikan aspirasi dari masyarakat, saya atas nama Jemi Herianysah salah satu Anggota DPRD Kabupaten Kaur dari Partai PKS saya menyatakan dengan terang-terangan menolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi. Kemudian Saya meminta kepada Pertamina untuk tidak mempersulit para Petani, Nelayan dan Sopir Anggutan dalam mendapatkan BBM, jangan hanya karena mereka mati Pajak, mereka tidak bisa mendapatkan BBM” Tegas Legislator PKS tersebut. (ADV)
