Kaur – Wakil Bupati Kaur Herlian Muchrim, ST membuka kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) ke IV Pengurus Daerah Muhammadiyah dan Aisyiyah Kabupaten kaur di Gedung dakwah Muhammadiyah, Sabtu (31/6/2023).
Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Bengkulu yang diwakili oleh kepala dinas pemuda dan olahraga Ika Joni Ikhwan, SE.,MM, Ketua PWM Bengkulu Dr Fajrul Hamidi, SH, S.Pd, MA, Ketua PWA Aisyiyah, Wakil ketua II DPRD Kaur Alpensyah, unsur Forkopimda, Ketua PDM Kabupaten Kaur, Ketua Aisyiyah Kabupaten Kaur, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya.
Wakil Bupati Kaur Herlian Muchrim, ST dalam sambutannya mengatakan dalam sistem pemilu Muhammadiyah dilakukan dengan tingkat transparansi yang tinggi, hal ini memungkinkan tidak adanya serangan fajar, ataupun sogok-menyogok, kampanye terselubung atau membentuk kubu-kubuan, menurutnya sistem ini lebih membawa nuansa silaturahmi dan musyawarah, bukan nuansa retorika politik
“Bahkan Dahlan Iskan pernah menyampaikan bahwa bagaimana jika Pemerintah Indonesia mengubah sistem pemilu sekarang yang mengadopsi sistem pemilu amerika, diubah meniru sistem pemilu Muhammadiyah, satu mata pilih memilih sejumlah kursi sejumlah orang yang akan dipilih, tentunya ini menarik dan sangat wajar jika dinaikkan menjadi sebuah wacana,” ujar Wabup.
Pria yang sering disapa uda Heri ini juga menyampaikan pesan agar melalui Musda ini akan tercetus ide / gagasan yang dapat membangun persyarikatan yang ada di kabupaten kaur tercinta ini menjadi pelopor dan penggerak meningkatnya religiusitas di masyarakat.
Kepada para tokoh muhammadiyah yang datang dari wilayah atau dari Provinsi Bengkulu, Wabup yang hadir sebagai wakil dari pemerintah daerah, menaruh harapan agar ada kemajuan Persyarikatan Muhammadiyah di kaur, hal ini bisa dimulai dari bidang pendidikan dan kesehatan, adanya TK Aisyiyah, Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah dan SMA Muhammadiyah, tentunya dapat secara bersama-sama diperhatikan dan didorong untuk maju, kedepan.
“Mari sama-sama Kita fikirkan bagaimana supaya SMA Muhammadiyah dan sekolah-sekolah swasta di kaur ini mendapatkan kuota peserta didik walaupun tidak bisa lepas dari kualitas yang diselenggarakan tapi juga peran pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu, bagaimana agar SMA dan SMK Negeri dapat mematuhi kuota yang sudah disepakati dengan tidak menambah jumlah penerimaan peserta didik baru, sehingga SMA Muhammdiyah dan sekolah swasta lainnya hanya mendapatkan murid yang sangat sedikit,” terang Wabup.
Dalam Kesempatan tersebut, Wabup juga mengajak seluruh warga Muhammadiyah untuk bergandengan tangan, bersemangat, dan bersama-sama bangun kabupaten kaur, menjadi kabupaten yang Bersih, Sejahtera, Energik dan Religius.
“Saling asah, saling asuh, saling peduli dan saling mengerti, tentunya itulah yang seharusnya kita hayati dalam hidup dan kehidupan ini, kedepan kita masih punya banyak kesempatan untuk sama-sama kita berbenah dan menjadikan daerah ini benar-benar menjadi daerah yang Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghofur,” pungkas Wabup Menghakhiri sambutannya.
Sementara itu Gubernur Bengkulu Prof. Dr. drh. H. Rohidin Mersyah, MMA yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Ika Joni Ikhwan, SE.,MM usai pembukaaan Musda Muhammadiyah dan Aisyiyah Kaur Ke-IV kepada awak media mengatakan Pemerintah Provinsi Bengkulu mengapresiasi acara yang diselenggarakan hari ini, mantan Asiten III ini berharap kepada PDM Kaur untuk bisa bersinergi, berkolaborasi dengan pemerintah, baik itu maupun pemerintah kabupaten.
“Siapapun nanti yang terpilihg menjadi pengurus, mudah-mudahan PDM Kaur kedepan bisa lebih baik lagi menjalankan organisasi” ujar Ika Joni.
Senada dengan Kadis Pora Provinsi Bengkulu, Ketua PWM Bengkulu Dr Fajrul Hamidi, SH, S.Pd, MA mengatakan di Muhammadiyah itu yang peting adalah gerakanya, dimana orang-orang yang tepilih menjadi penerus dari periode sebelumnya diharapkan orang yang mampu memberikan kontribusi yang lebih baik bersama-sama pemerintah daerah dan provinsi menjadikan persyarikatan lebih baik lagi.
“Mudah-mudahan Musda Muhammadiyah dan Aisyiyah ini bisa berlangsung dengan baik dan benar sehingga bisa melahirkan kepengurusan yang kolektif dan strategis yang dibutuhkan masyarakat,” ucapnya. (er/094)
