Kaur, nuansabengkulu.com – Kepala Bappeda Kabupaten Kaur M Suhadi, ST mengikuti Rapat Rutin Mingguan Bersama Kemendagri dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi regional, Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Pemerintah Daerah telah mengadakan rapat rutin Koordinasi Pengendalian Inflasi. Rapat ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat inflasi dari suatu daerah. Rapat ini diselenggarakan melalui forum online, Senin (25/09/2023).
Rapat dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Jend. Pol. Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A, Ph.D. diteruskan dengan memaparkan materi pada rapat kali ini.
“Situasi dunia masih sangat dinamis, dan inflasi maupun resesi juga masih banyak terjadi di beberapa negara. Untuk itu perlu kita kendalikan permasalahan inflasi di negara Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan yaitu Bank Indonesia mengendalikan dan memonitoring suku bunga serta menjaga stabilitas harga nilai tukar rupiah terhadap dollar, selain itu kita juga mengendalikan skala mikro, setiap daerah mengendalikan daerahnya masing2 dengan berbagai instrumen yang ada dengan didukung oleh pemerintah pusat”, ujar Tito Karnavian.
Selanjutnya Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Ibu Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan tinjauan indeks perkembangan harga untuk mingu ke-3 bulan September 2023.
“Secara nasional, jumlah Kabupaten atau Kota yang mengalami kenaikan IPH naik 1% dari minggu sebelumnya. Sebagian besar kenaikan IPH terjadi di wilayah Jawa”, Ujar Ibu Amalia Adininggar Widyasanti.
“Dibandingkan dengan minggu sebelumnya, semakin banyak Kabupaten atau Kota yang mengalami kenaikan harga beras, sehingga memicu terjadinya inflasi di bulan September 2023”, paparnya.
Bapak Dr. I Gusti Ketut Astawa, S.Sos., M.M dari Badan Pangan Nasional menghimbau kepada Dinas Urusan Pangan Pemerintah Daerah agar dapat mempercepat realisasi penyerapan anggaran dekonsentrasi dengan total sebesar Rp. 142 Miliar (se Indonesia) terutama dalam rangka pengendalian inflasi daerah dan penguatan ketahanan pangan daerah.
“Kami tegaskan bahwa masyarakat daerah dapat berkoordinasi dengan Bulog setempat, untuk menyiapkan pangan-pangan yang relatif murah melalui Program Gerakan Pangan Murah, Ujar Bapak Dr. I Gusti Ketut Astawa, S.Sos., M.M.
Rapat ini juga merupakan forum untuk berbagi informasi dan pemahaman bersama antara berbagai pemangku kepentingan mengenai perkembangan ekonomi dan potensi tantangan yang mungkin dihadapi dalam mengendalikan inflasi di Indonesia. Diharapkan hasil dari rapat ini akan menjadi landasan bagi kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan dalam upaya menjaga stabilitas harga di setiap daerah. (ADV/er)
