Tren Korupsi: Dianggap “Wajar” dan Menjadi Kebiasaan di Kalangan Pejabat Daerah?

Ilustrasi Uang dan Borgol yang Identik dengan Korupsi. Foto: pixabay

Berdasarkan Laporan Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 tahun 2021 yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), kerugian negara akibat kasus korupsi menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Hasil pemetaan kasus korupsi berdasarkan wilayah yang disusun oleh ICW untuk paruh 1 tahun 2021 menunjukkan bahwa Pemerintah daerah merupakan pihak yang paling banyak melakukan tindak korupsi kedua setelah pemerintah desa dengan total 93 kasus yang berdampak pada kerugian negara sebesar Rp1.8 triliun. Menurut Ketua KPK, Firli Bahuri, kasus korupsi yang menyangkut kepala daerah pada awal tahun hingga bulan Agustus 2021 mencapai 122 dari 542 kepala daerah di kabupaten/kota. Banyaknya kasus tersebut menimbulkan pertanyaan, mengapa tindak korupsi sering terjadi di kalangan pejabat negara khususnya kepala daerah. Kita tidak boleh membiarkan peristiwa korupsi ini terjadi secara berkelanjutan yang akan menjadi tindakan yang diwajarkan oleh para pejabat negara.

Sebenarnya korupsi di Indonesia telah berkembang sejak lama. Perkembangan ini lambat laun menjadi suatu kebiasaan di tengah masyarakat. Budaya korupsi dapat terlihat dari hal-hal kecil yang diwajarkan. Contohnya, mencontek, menyogok polisi ketika ditilang, atau menyogok untuk mendapatkan SIM. Hal-hal tersebut merupakan bibit dari tindak korupsi yang sudah lazim dan diwajarkan di masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa budaya korupsi telah berkembang bahkan merata di seluruh lapisan masyarakat. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa mayoritas pelaku korupsi merupakan para pejabat negara khususnya pejabat daerah. Untuk mencari solusi dari permasalahan korupsi ini, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu penyebabnya.

Sanksi Korupsi yang Kurang Berat sehingga Tidak Memberikan Efek Jera kepada Para Kepala Daerah untuk Melakukan Korupsi.

Korupsi dilakukan baik oleh kepala daerah yang masih menjabat maupun yang sudah turun jabatan. Padahal sudah banyak kepala daerah yang masuk ke jeruji besi namun tidak terlihat adanya keinginan untuk berhenti maupun adanya rasa takut. Hal ini dirasa karena sanksi yang diberikan kepada para koruptor kurang berat sehingga tidak ada efek jera yang dirasakan baik bagi pelaku yang sudah ketahuan maupun para kepala daerah yang menjabat selanjutnya.
Keluasan Wewenang yang diberikan kepada Kepala Daerah.

Menurut penelitian Teguh Kurniawan (2017), korupsi di kalangan kepala daerah di Indonesia, diakibatkan karena adanya kemampuan monopoli ditambah dengan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) tanpa adanya akuntabilitas (C= M+AP-A). Oleh karena itu, perlu ditanamkan pola pikir rasa cinta tanah air sehingga kepala daerah memiliki prinsip prinsip bahwa semakin tinggi kekuasaan, semakin berat tanggung jawab yang diemban, dan semakin banyak pula kebermanfaatan yang dapat diberikan kepada masyarakat. Di sisi lain, masih terdapat prinsip semakin tinggi jabatan yang dimiliki semakin banyak pula kebermanfaatan yang bisa didapatkan untuk kepentingannya sendiri, serta semakin tinggi pula potensi korupsinya. Hal ini dibuktikan dengani besarnya tndak korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah dibandingkan dengan wakil keplaa daerah di mana wakil kepala daerah tidak memiliki wewenang seluas kepala daerah. Bisa jadi mereka bukan tidak melakukan korupsi, namun tidak dapat melakukannya.

Biaya Pelaksanaan Pemilu yang Besar

Para ahli politik berpendapat bahwa korupsi dilakukan oleh kepala daerah untuk ‘mengembalikan’ banyaknya biaya yang dikeluarkan saat proses pemilu berlangsung. Kampanye dilakukan dengan melakukan pemasangan foto, baliho, sumbangan kepada masyarakat, dan lain-lain. Upaya yang ditempuh untuk menarik suara masyarakat tersebut tidak murah. Namun, tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada korupsi apabila pemilihan kepala daerah dan wakilnya dilakukan oleh DPRD yang menghabiskan biaya pemilu lebih murah.

Gagalnya Pemberantasan KKN di Era Reformasi

Era reformasi yang diharapkan dapat mengatasi KKN di Orde Baru ternyata dinilai masih belum berhasil. Pada masa Orde Baru, bupati saja sulit untuk melakukan korupsi, sekarang korupsi sudah menjadi hal yang wajar bahkan dapat dilakukan oleh kepala desa. Ini memperlihatkan bahwa penanganan korupsi di Indonesia belum maksimal dari tahun ketahun sehingga korupsi masih menjamur bahkan merata di seluruh lapisan pejabat yang memiliki kekuasaan.

Konsekuensi dari adanya korupsi tidak hanya terkait dengan keuangan negara, tetapi juga dapat merusak nilai etika dan keadilan yang ada. Adapun dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi oleh kepala daerah dapat berupa berkurangnya penerimaan negara, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia, melahirkan pejabat negara yang toleran akan tindakan korupsi, dan menghambat pembangunan nasional.

Untuk mencegah perspektif pejabat negara atas korupsi yang dianggap sebagai suatu hal yang wajar dan menjadi suatu kebiasaan yang berkelanjutan, diperlukan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah dapat melakukan upaya penegakan hukum dengan memberikan sanksi yang lebih berat sehingga dapat menimbulkan efek jera di kemudian hari. Selain itu, pemerintah perlu melakukan pengetatan terhadap proses seleksi calon pemerintah daerah dengan mempertimbangkan latar belakang dan track record-nya. Pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap kinerja pejabat negara serta memperjelas undang-undang yang dapat menimbulkan tindak pidana korupsi seperti UU 30/2014 tentang diskresi. Di sisi lain, perlu juga ditanamkan rasa cinta tanah air kepada pejabat negara sebagai upaya meminimalisasi niat buruk di pemerintahan serta perlu juga diberikan pemahamann mengenai peraturan perundang-undangan kepada kepala daerah dan wakilnya agar mereka mengetahui wewenang dan tanggung jawabnya serta dapat menjalankan pemerintahan tanpa menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditulis Oleh: Fathya Ashilah Soeryanto, Hesti Eka Suci Putri Sulandari, Nanda Devira (Mahasiswi Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia)

Editor: Tim Redaksi Nuansabengkulu.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *